DELI SERDANG [bn] — Membentang sepanjang 65 kilometer, garis pantai Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka tidak hanya menyimpan potensi maritim yang melimpah. Perairan ini sekaligus menjadi celah rawan (vulnerability zone) yang kerap dimanfaatkan jaringan sindikat gelap untuk menyusupkan barang haram ke Sumatra Utara.
Menyadari posisi geografis yang berisiko tinggi tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memutuskan mengambil langkah terintegrasi. Tidak sekadar memperketat patroli fisik, Pemkab merangkul TNI Angkatan Laut dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) untuk menjalankan dua pendekatan sekaligus: pengetatan keamanan maritim serta pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.
Peta jalan sinergi ini dimatangkan dalam audiensi antara Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan bersama Dansatrol Kodaeral I Belawan Letkol Laut (P) Soni Wibisono yang didampingi Danposal Pantai Labu Lettu Mar Olpen Situmorang, S.H., serta jajaran BNNK Deli Serdang di Lubuk Pakam, Senin (14/9/2026).
1. Celah Selat Malaka dan Ancaman Modus Liquid Vape
Pesisir pantai yang luas dan banyaknya jalur tikus di sepanjang perairan pesisir menjadikan pengawasan maritim tantangan yang kompleks. Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan secara terbuka meminta dukungan armada Satrol Kodaeral I guna membendung masuknya pasokan narkoba internasional maupun regional lewat jalur laut.
Namun, ancaman tidak lagi hanya sebatas penyelundupan konvensional melalui dermaga tradisional. Kepala BNNK Deli Serdang Kombes Pol M Fadris Sangun Ratu Lana mengungkapkan adanya pergeseran tren yang sangat mengkhawatirkan: narkotika cair (liquid) yang dicampurkan ke dalam cairan rokok elektrik (vape).
Modus baru ini dinilai sangat menyasar kelompok rentan, mulai dari remaja hingga usia produktif, karena wujudnya yang terselubung dan sulit dideteksi secara visual. Sebagai langkah konkret di tingkat internal, Pemkab Deli Serdang menyatakan siap melarang penggunaan vape di lingkungan pemerintahan sesuai instruksi Gubernur Sumatera Utara, sekaligus membuka pintu bagi pemeriksaan tes urine secara mendadak kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kalau kita ingin memperbaiki, memang harus dimulai dari dalam. Saya terbuka untuk pemeriksaan kepada para ASN," tegas Asri.
2. Mengubah Kawasan Rawan Menjadi Benteng Ketahanan Pangan
Satu aspek menarik dalam strategi terpadu ini adalah pengintegrasian isu keamanan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Deli Serdang meyakini bahwa tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap kejahatan kerap berbanding lurus dengan kondisi sosial-ekonomi warganya.
Guna menutup celah tersebut, Pemkab Deli Serdang dan Satrol Kodaeral menyepakati pemanfaatan lahan seluas 900 hektare di Paluh Kurau untuk program ketahanan pangan. Kawasan yang semula kurang produktif akan disulap menjadi area cetak sawah baru.
Guna mendukung percepatan ini, pemerintah daerah menyiagakan alat berat dan merangkul warga lokal agar terlibat aktif dalam pengelolaan lahan.
3. Ekonomi Biru sebagai Solusi Jangka Panjang
Selain sektor pertanian, optimalisasi kawasan pesisir juga diarahkan pada konsep ekonomi biru (blue economy), salah satunya melalui pengembangan budidaya kepiting soka.
Pendekatan ini diharapkan menjadi jawaban komprehensif:
- Meningkatkan taraf hidup nelayan dan warga pesisir agar tidak mudah tergiur menjadi bagian dari jaringan penyelundupan.
- Memperkuat pengawasan mandiri oleh masyarakat (community-based surveillance), sebab warga yang berdaya cenderung lebih protektif terhadap lingkungannya.
- Menghidupkan program preventif berbasis komunitas, melengkapi program yang disiapkan BNNK seperti Kampung Bersinar, Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN), dan SPEKTA di sekolah-sekolah.
Dengan memadukan patroli armada TNI AL, pembentengan internal birokrasi, dan penguatan ekonomi akar rumput, Deli Serdang sedang mencoba memutus mata rantai peredaran narkoba dari hulu ke hilir.[red]
Posting Komentar